 |
| Konsolidasi Daerah Sebagai Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Program Pemerintah |
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna memaparkan dua program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, kedua program ini berkaitan erat dengan percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan tuntas pada 2026.
Dihadapan Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, Ketua DPRD Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Pengadilan Agama, serta unsur Forkopimda lainnya, Bupati Dadang mengajak seluruh elemen daerah untuk bersinergi mensukseskan agenda nasional tersebut.
Konsolidasi juga diikuti secara langsung maupun virtual oleh jajaran OPD, camat, kepala desa, pengurus Koperasi Merah Putih, pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Seluruh peserta menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk dukungan konkret.
Bupati menjelaskan, program MBG menargetkan 361 titik SPPG di Kabupaten Bandung, yang akan melayani sekitar 1,2 juta penerima manfaat, meliputi siswa PAUD, TK, SD, SMP, santri pesantren, ibu hamil dan menyusui. Saat ini, baru 235 titik yang aktif dan terverifikasi, sisanya ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dalam paparannya, Kang DS sapaan akrab Bupati menekankan pentingnya kemitraan lokal. Ia mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan pangan MBG serta menginstruksikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dengan dana APBD.
Selain MBG, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mengakomodasi seluruh petani di desa. Dengan potensi 70 ribu petani di Kabupaten Bandung, koperasi diharapkan menjadi lembaga penggerak ekonomi desa dan pilar ketahanan pangan. Petani juga diarahkan untuk tidak lagi bergantung pada tengkulak, melainkan koperasi.
Kang DS juga menyebut bahwa sinergi SPPG dan koperasi sangat krusial, karena keduanya saling mendukung dalam pemanfaatan bahan lokal. Ia menekankan, anggaran program MBG di Kabupaten Bandung mencapai Rp 4,3 triliun, yang semestinya diserap melalui koperasi sebagai penyedia bahan baku.
Program ini juga dikaitkan dengan upaya penurunan angka stunting dan eliminasi kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan intervensi anggaran dan pendampingan intensif untuk 1.000 hari pertama kehidupan balita, serta program Rutilahu dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
Di akhir paparannya, Kang DS menegaskan bahwa keberhasilan program-program strategis ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak semua pihak menjaga kekompakan dalam mengawal program Presiden dan Gubernur menuju visi Indonesia Emas 2045.
(**)
