 |
| kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) |
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa WFH dinilai mampu mengurangi penggunaan listrik, air, dan fasilitas gedung di lingkungan kantor pemerintah. Selain itu, keberadaan pegawai yang tidak beraktivitas di kantor juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.
Kebijakan tersebut resmi diumumkan oleh Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, pola kerja fleksibel perlu diadopsi untuk menyesuaikan perubahan sistem birokrasi Dedi yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa ASN yang bekerja dari rumah tetap menjalankan tugas sesuai sistem berbasis kinerja.
Skema penilaian dan tunjangan kinerja akan dibedakan antara ASN yang bertugas di lapangan dengan risiko tinggi dan mereka yang bekerja dari rumah Bekerja dari rumah bukan berarti tidak bekerja. Semua dilakukan melalui sistem dan target,” ujar KDM.
Ia menambahkan bahwa pengawasan kinerja akan dilakukan secara ketat melalui platform administrasi digital.
Meski demikian, layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap berjalan optimal. ASN yang bertugas di sektor pelayanan tidak termasuk dalam kebijakan WFH dan tetap bekerja di kantor.
KDM juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan serupa. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat mendorong pemerintah daerah lebih adaptif dalam tata kelola birokrasi.
Melalui kebijakan ini, Pemda Provinsi Jabar berharap tercipta budaya kerja yang lebih efektif, hemat biaya, dan tetap berorientasi pada kinerja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(*)
