 |
| Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengakselerasi program perumahan rakyat di Kota Bandung |
KABUPATEN BANDUNG, || Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengakselerasi program perumahan rakyat di Kota Bandung dengan menyiapkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memuji langkah cepat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang dinilai sigap membangun kolaborasi lintas pemerintahanPujian tersebut disampaikan saat Maruarar meninjau lokasi rencana pembangunan Rusunami di Kota Bandung, Kamis (12/02/2026).
Menurut Maruarar, percepatan program perumahan ini merupakan bukti sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kota dan wilayah paling bawah.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.
Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” kata Maruarar.
Meski demikian, Maruarar mengakui bahwa pelaksanaan program Rusunami tidak akan lepas dari berbagai tantangan di lapangan.
Namun, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat
Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” ujarnya.
Program Rusunami ini dirancang tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi juga dikembangkan di sejumlah titik strategis lainnya di Kota Bandung.
Salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan adalah Cimincerang di wilayah Bandung Timur, guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat target waktu, pemerintah saat ini tengah merampungkan perencanaan menyeluruh yang mencakup aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, hingga mekanisme pelaksanaan.
Maruarar menyebutkan, kepastian skema program akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh perencanaan rampungMudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berharap Kota Bandung dapat memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi melalui program tersebut.
Ia menjelaskan, skema yang dirancang berbasis kepemilikan, bukan relokasi, sehingga masyarakat tidak akan dipaksa untuk pindah dari tempat tinggalnya.
“Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah, tapi memiliki penghasilan sehingga bisa mencicil,” jelas Farhan.
Farhan menambahkan, pembiayaan program akan didukung melalui skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mengusulkan agar tenaga pendidik, khususnya guru, menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap percepatan program perumahan rakyat tersebut.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar mendorong pengembangan perumahan vertikal sebagai solusi untuk menekan alih fungsi lahan.
Pak Gubernur sudah berkomitmen dengan Pak Menteri. Perumahan vertikal kita dorong agar alih fungsi lahan bisa diminimalisasi,” ujar Herman.
Lebih lanjut, ia menilai langkah Pemerintah Kota Bandung dalam mengakselerasi program Rusunami dapat menjadi contoh bagi daerah lain Terobosan Pak Wali Kota di Bandung ini bisa jadi role model dan akan kami replikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” pungkasnya
(*)
