 |
| koordinasi menjelang Ramadhan, Idulfitri, dan momentum Cap Go Meh 2026, guna menjaga stabilitas harga serta memperluas digitalisasi transaksi daerah |
Forum ini menjadi penguatan koordinasi menjelang Ramadhan, Idulfitri, dan momentum Cap Go Meh 2026, guna menjaga stabilitas harga serta memperluas digitalisasi transaksi daerah, berlangsung di Taman Kota Kuningan, Kamis (05/02/2026).
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, peningkatan permintaan pangan pada periode hari besar keagamaan harus diantisipasi melalui pemantauan harga berbasis data real-time, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah.
Ia juga meminta daerah memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta memaksimalkan cadangan pangan pemerintah jika terjadi gejolak pasokan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Jawa Barat mengalami deflasi bulanan 0,09 persen pada Januari 2026, sementara inflasi tahunan berada di angka 3,24 persen — kondisi yang perlu dijaga melalui langkah proaktif TPID.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhammad Nur, melaporkan ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen dengan inflasi tahunan 2,63 persen termasuk yang terendah di Pulau Jawa. Ia menekankan pentingnya penguatan sisi suplai pangan seiring meningkatnya permintaan, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)
BI juga mencontohkan model kemitraan pangan seperti Pesantren Al-Ittifaq yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan pasokan melalui kolaborasi dengan kelompok tani.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kuningan. Menurutnya, penunjukan ini menjadi penyemangat untuk memperkuat kinerja TPID daerah.
Ia memaparkan bahwa pada semester pertama 2025, Kuningan mencatat laju pertumbuhan ekonomi hingga 10,4 persen — tertinggi di Pulau Jawa — sebelum terkoreksi menjadi 9,3 persen di akhir tahun, namun tetap menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Capaian ini berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 10,4 persen serta pengangguran 7,5 persen.
perbaikan tersebut didorong program penguatan sektor pertanian melalui skema “Kembali Ka Karuhun”, meliputi subsidi pupuk, distribusi benih bersertifikat, serta pembangunan jalan usaha tani dan irigasi yang menyasar ratusan gabungan kelompok tani.
Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan BI, termasuk kerja sama regional Ciayumajakuning melalui aliansi “Kunci Bersama”, guna menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui Pasamoan Agung ini, seluruh pihak diharapkan memperkuat kolaborasi agar stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan digitalisasi daerah berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat
(*)
