Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh, Percepat Pemulihan Desa Pascabencana

Kemendagri) akan mengirimkan sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana

 JAKARTA, || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai 3 Januari 2026. Penugasan ini bertujuan mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana banjir.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Mendagri menjelaskan, para praja IPDN akan membantu dua fokus utama, yakni pembersihan wilayah terdampak sekaligus menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat segera berjalan normal.

Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkap Tito Karnavian.

Selain itu, tercatat sebanyak 1.580 kantor desa terdampak bencana di tiga provinsi, dengan 1.455 kantor desa di antaranya berada di wilayah Aceh. Kondisi tersebut mendorong Kemendagri mengambil langkah cepat untuk memulihkan roda pemerintahan desa.

Tugas praja IPDN ini ada dua, yakni membantu pembersihan wilayah terdampak dan memulihkan kembali pemerintahan desa,” tegas Mendagri.

Penugasan praja IPDN tersebut dirancang dengan skema menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga para praja dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus berkontribusi nyata dalam percepatan pemulihan pascabencana.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri telah menurunkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat terdampak yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.

Hingga saat ini, sebanyak 63.230 dokumen kependudukan berhasil direstorasi, terdiri atas KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian, dengan seluruh layanan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Agenda tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara lintas kementerian dan lembaga, menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

(*)